Bima Arya Applauds Perindo: Youthful, Innovative, and Publicly Conscious

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiartobaru-baru ini hadir sebagai pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Partai Perindo untuk kader DPRD periode 2024–2029 di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Bima Arya memuji kinerja Partai Perindoyang dianggapnya energik dan progresif.

“Partai Muda dengan Kesadaran Publik Tinggi”

Bima Arya menyatakan bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang lebih lama berdiri, Perindo terbilang lebih muda dan menunjukkan kesadaran publik yang kuat. “Perindo ini tergolong muda… tetapi tingkat kesadaran publiknya tinggi,” ujarnya.

Semangat kerja adalah sama

Selanjutnya, Wamendagri mengatakan bahwa Perindo diisi oleh banyak tokoh muda dengan latar belakang aktivisme, mulai dari mahasiswa, anti-korupsi, media, media sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, hal ini adalah contoh sinergi kolaboratif yang positif!

Kritik Membangun untuk Mengawasi Pejabat

Bima juga menekankan pentingnya peran DPRD yang diisi oleh kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:

“Dana rakyat harus kembali ke rakyat, jangan berakhir di kantong pejabat… DPRD memiliki peran penting untuk mengawasi hal ini secara konsisten.”

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD harus berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah melakukan kesalahan.

Kunci Utama: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah—seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan signifikan—hanya dapat dicapai melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi ujung tombak dalam kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Ringkasan Inti

Poin Utama Ringkasan
Partai Partai muda dengan kesadaran publik tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor—mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Bertanggung jawab mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik kepada kepala daerah bila diperlukan
Target Nasional Kolaborasi legislatif-eksekutif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengurangan kemiskinan